Monday, 12 May 2014

Desa “Hati-Hati Undang-Undang Desa”


Desentralisasi melahirkan keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing. Namun kebebasan tersebut malah melahirkan koruptor-koruptor baru. Dahulu ketika pemerintahan masih sentralistik, pusat korupsi hanya terjadi di jakarta atau pemerintahan pusat. Sekarang dengan otonomi yang diberikan seluas-luasnya malah membuat kepala daerah ikut-ikutan korupsi. 318 kepala daerah tersangkut kasus korupsi dari jumlah 524 kepala daerah, itu artinya kurang dari 50% kepala daerah yang benar-benar memimpin selebihnya abal-abalan.  Demokrasi dalam politik praktis saat ini tergambar dari pemilihan umum legislatif kemarin 9 April lalu. demokrasi kata Anis Baswedan adalah mahal, karena mahalnya akan melahirkan transaksional antara penjual dan pembeli. Pesertanya adalah  pemodal, pertahana, dan pesohor. Hasilnya adalah bandit dan badut.
 Desentralisasi dalam perkembangannya juga melahirkan UU desa untuk kemajuan di tingkat akar rumput dengan misi “pembangunan dari desa”.  379 dari total 560 anggota DPR dalam sidang paripurna DPR mengesahkan Rangcangan Undang-Undang (RUU) Desa, secara resmi menjadi Undang-Undang (UU) Desa. Terdapat tiga point penting  dalam undang-undang desa yang dianggap sebagai tonggak sejarah baru bagi perangkat desa. Pertama, Sekitar 71.000 kepala desa dapat langsung memanfaatkan dana dari APBN untuk keperluan pembangunan desa sebesar 500 juta hingga 1.4 miliyar rupiah per-tahun. Kedua, masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dengan masksimal menjabat 3 periode. Ketiga, kepala desa dan perangkatnya mendapat penghasilan tetap dan jaminan kesehatan. 
Sebagian besar rakyat mengapresiasi dan bersyukur dengan undang-undang tersebut, sedangkan sebagian khawatir karena selama ini mereka tidak biasa mengurus uang sebesar itu dan takut akan terjerat kasus-kasus korupsi, karena KPK hanya menangani kasus di atas 1 miliyar (Big Fish). Dengan banyaknya dana yang dikucurkan ini akan banyak pula kepala desa yang ikut tenar menjadi koruptor. Desentralisasi meng-urutkan bandit-bandit pemakan uang rakyat, yang dulu di pusat dari presiden, menteri, MK, anggota DPR, kemudian turun ke daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Camat dan sekarang tingkat paling dasar yakni kepala desa.   
Mungkin dahulu kasus-kasus korupsi kecil-kecilan yang dilakukan desa tidak bisa terjangkau oleh penegak hukum khususnya KPK seperti penjualan aset desa, korupsi dana PNPM, dana karang taruna, Raskin, BLSM, dan lain sebagainya, yang hanya 1 sampai 2 juta tidak kelihatan. Namun bayangkan jika korupsi 1 miliyar atau lebih?. Sudah bisa diprediksi, ibarat memanjing ikan, kita musti memberikan umpan yang spesial agar ikannya tergiur memakan umpan tersebut.
Satu sisi kita wajib mengapresiasi UU desa, karena memang pembangunan harusnya berawal dari akar rumput karena apapun kebutuhan yang diperlukan oleh rakyat yang tahu adalah desa karena yang paling awal bersentuhan dengan rakyat adalah desa. Kemudian aplikasi nilai demokrasi yakni kedaulatan ada di tangan rakyat bisa dirasakan, karena rakyatlah yang mampu menentukan kebutuhan mereka sendiri. Selanjutnya, setiap desa akan mandiri dan berlomba-lomba untuk memajukan pembangunan dengan desa tetangganya, baik itu masalah kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.
Di lain sisi, kita akan menyaksikan bersama-sama akan timbul koruptor-koruptor tingkat desa yang akan menghiasi pemberitaan baik lokal maupun nasional, 71.000 kepala desa, 71.000 cara-cara korupsi. Kemudian KPK akan semakin besar, yang dulu 100 anggota KPK berbanding 1000 koruptor mungkin kedepan akan semakin banyak anggota yang dibutuhkan bukan hanya berada di pusat namun juga di desa. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, semakin banyak ketimpangan dan semakin banyak lahir lembaga-lembaga had hoc maka semakin demokrasi  yang sifatnya transisi ini tidak akan beranjak ketahap konsolidasi kemudian mencapat hakikat demokrasi itu sendiri “adil, makmur, sentosa”.   
Yang bisa kita lakukan sebagai rakyat ialah mengontrol dan ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan negara. Tegur dan awasi penyalahgunaan anggaran oleh desa, tagih informasi publik mengenai penyaluran anggaran, penggunaan anggaran, dan tujuan anggaran karena sudah ada undang-undang informasi publik UUD pasal 28F yang lahir tahun 2008 lalu. dan laporkan jika ada penyelewengan pengaduan@kpk.go.id atau sms 08558575757.

Reaksi:

0 komentar: