Sunday, 1 December 2013

AKP: Dari Islam Politik ke Islam Sosial

Oleh; Lukmanul Hakim
Pendahuluan
            Kemenangan Partai keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki menimbulkan debat filsafat tentang parta-partai Islamis dan demokratis. Ia memutus rantai tua para pendahulu Islamis dibawah kepemimpinan Erdogan. Riset opini public menunjukan: dukungan terhadap AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) tidak berbanding lurus dengan dukungan bagi Islamisme semata. Isu-isu praktis seperti kinerja ekonomilah yang nampaknya justru jauh melampaui daya pikat ideologis dan religiusnya. Inilah wajah AKP hari ini: kurang Islamis dan lebih Pro Barat, pro pasar, dan populis.
            Menurut Ihsan Dagi, guru besar Hubungan Internasional di Universitas Teknik Timur Tengah (Ankara) dan penulis Turkey Between Democracy anad Militarism: Post Kemalist Perspectives (2008), perubahan AKP tersebut dapat diringkas sebagai pergeseran dari “Islam Politik” ke “Islam sosial”.
Profil singkat AKP
Partai Keadilan dan Pembangunan (bahasa Turki: Adalet ve Kalkinma Partisi), (bahasa Inggris: Justice and Development Party) didirikan pada tahun 2001 oleh sejumlah anggota partai yang telah ada sebelumnya.[1] Beberapa tokoh pendirinya yaitu  Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gul, Bulent Arinc.
            AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) memenangi pemilu 12 Juni 2011 dengan suara mayoritas; melampaui jajak pendapat menjelang pemilu yang memprediksi AKP memperoleh 47 persen suara. Diluar itu perolehan suara AKP yang sudah mengikuti tiga kali pemilu terus mengalami kenaikan sejak tahun 2002 memperoleh suara 34,43%, di tahun 2007 naik menjadi 46, 47% suara, dan terakhir pada 2011 memperoleh 49,85% suara.
Didukung 21.441.303 suara, AKP berhasil mendapatkan 326 kursi parlemen. Dengan 59,3% kursi yang dimiliki AKP ini, AKP bisa kembali membangun pemerintahan tanpa perlu koalisi. Namun demikian, Erdogan tetap membuka kesempatan untuk berkoalisi dengan partai lainya.[2]
            AKP Turki mencitrakan sebagai partai pro-Barat dalam system kepartaian Turki yang memperjuangkan agenda nilai-nilai konservatif bangsa Turki dan system ekonomi liberal. Selain itu agenda lainya yaitu memperjuangkan bergabungnya Turki ke Uni Eropa.[3]
Tokoh-tokoh AKP
Di tubuh partai AKP terdapat beberapa tokoh penting yang menjadi ikon penggerak partai ini, tokoh-tokoh yang ada di internal partai merupakan orangorang yang sejak awal memiliki komitmen kuat untuk mendirikan partai dan berjuang atas nama keyakinan ideologis mereka dengan didukung oleh kesamaan pandangan di antara mereka, di antara tokoh-tokoh itu tiga orang tokoh penting yang memiliki peran dominan yakni Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gul dan Bulen Arinc.
Recep Tayyip Erdogan, lahir pada tahun 1954 di Kasimpasa, sebuah kawasan penduduk kelas menengah ke bawah kota Istanbul. Ayahnya adalah seorang nahkoda sebuah Agen Kelautan milik negara dan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Untuk membantu pemasukan keluarga Erdogan kecil adalah penjual lemon, rempah-rempah, roti dan juga air minum di jalanan. Sehingga ia cukup familier dengan kehidupan rakyat kecil dengan beragam kesusahan yang ada di dalamnya, sekaligus kelak menjadi salah satu kantong suara yang membawa diri dan partainya memenangi pemilihan kepala daerah.
Inspirasi hidupnya banyak dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: Ayah, Kasimpasa, Guru dan Sufisme.  Sebelum memasuki dunia politik Erdogan termasuk beruntung karena mengenyam pendidikan modern dengan karir cemerlang. Setelah menyelesaikan pendidikan di Imam Hatip School (setingkat SMA di Indonesia), ia meraih gelar B.A. dari jurusan Ekonomi dan Perdagangan Universitas Marmara di Istanbul tahun 1980. Selain menguasai bahasa ibu, ia juga dikenal mampu berbahasa Arab dan Inggris. Ia pernah bekerja sebagai Ekeskutif Manajer di beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang penjualan makanan. Ketertarikannya dengan dunia politik dan bisnis berawal sejak ia masih sangat muda, pada usianya yang ke 15 pada tahun 1969 Erdogan telah bergabung dengan National View Association (Milli Gorus Teskilati),  sebuah lembaga underbowaktor intelektual baik untuk Partai Orde Nasional (PON)/ National Order Party ataupun Partai Keselamatan Nasional (PKN)/National Salvation Party (MSP). Tidak lama berselang ia kemudian dipercayakan untuk memimpin divisi pemuda partai MSP untuk daerah atau distrik Beyoglu di Istanbul. Pada tahun 1984, ia menjadi ketua umum Partai Kesejahteraan/Welfare Party (Refah Partisi) Cabang Beyoglu. Pada tahun berikutnya ia dipercayakan untuk menduduki jabatan administratif Partai Kesejahteraan di tingkatan provinsi Istanbul.
Pada tahun 1986, Erdogan terpilih menjadi ketua umum Partai Kesejahteraan/Refah di Istanbul. Pada tahun 1989 ia dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah pemilihan Beyoglu dengan motor politiknya Partai Refah, meski kalah namun bagi Partai Refah adalah sebuah kemenangan tertunda dengan indikasi perolehan suara yang meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Pada pemilihan kepala daerah tahun 1994, Erdogan kembali dicalonkan untuk jabatan yang lebih tinggi yakni walikota kota metropolitan Istanbul. Dengan keyakinan tinggi akhirnya Erdogan bersama Partai Refah mampu mengungguli kandidat lain dari tokoh penting nasional.
 Kemampuannya pada bidang manajemen cukup membantu dalam pembenahan partai yang dipimpinnya, ia selalu berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Ia berhasil membawa angin segar perubahan pada tubuh partai baik pada struktur politik maupun kultur yang bersih yang ingin dibangun. Termasuk ketika menjabat sebagai walikota Istanbul, Erdogan mampu mengubah kota itu menjadi lebih cerah, bersih berkembang pesat dengan infrastruktur memadai.
            Pada tahun 1998 oleh Komisi Pemilihan Umum (Superior Election Board) membekukan kekuasaannya sebagai kepala daerah karena dianggap telah berbuat inkonstitusional di depan publik, ia dituduh menebar kebencian bernuansa SARA, "menebar kebencian keagamaan" di muka umum, "kejahatan melawan negara". Dalam pidatonya, ia mengutif puisi karangan Ziya Gokalp, "bapak nasionalisme Turki" yang mengatakan "the mosques are our barracks, the domes are our helmets, the minarets our bayonets, and faithful our soldiers" ("masjid adalah barakku/ kubah adalah topi bajaku/menara bayonetku/ dan iman adalah serdaduku.,meskipun di Turki kutipan seperti ini banyak ditemukan di buku-buku pelajaran sejarah. Akibat perbuatan tersebut Erdogan yang juga pernah menjuarai lomba debat di sekolah dan menjuarai lomba membaca puisi di Istanbul tahun 1973 kemudian dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh bulan dan tidak diperkenankan untuk melakukan aktifitas politik, namun tidak lama setelah itu, sekitar empat bulan, ia dibebaskan karenadianggap telah beriktikad baik selama menjalani hukuman. Di penjara, Erdogan banyak bergaul dengan para narapidana mendiskusikan banyak hal tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan untuk membawa Turki lebih baik, di sana ia juga bagaikan seorang martir sejarah dengan dukungan ribuan pendukung, di penjara tanpa ada rasa sedih ia kemudian mengidentikan dirinya sebagai "Nelson Mandela milik Turki."
            Setelah keluar dari penjara tidak membuat bapak dari empat anak ini lunak, ia malah semakin berani namun tetap elegan, bermain politik secara jantan menunjukkan kepada publik bahwa ia adalah politisi sejati yang selalu taat akan aturan hukum. Sikap taat hukum tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh karakter yang terbangun sejak usia muda. Erdogan yang juga pemain bola profesional ketika masih muda, saat diminta untuk ikut melakukan aksi protes terhadap pemerintah, ia menolak karena menurutnya hal itu tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Dari riwayat hidupnya, terekam bahwa ia adalah sosok dengan karakter keislaman yang kuat, ia mencoba menegaskan identitas diri sebagai muslim dan dalam batas-batas tertentu mengikuti alur pemikiran elit sekulerisme, Nuran Yildiz dari Universitas Ankara memiliki kesan terhadap Erdogan sebagai sosok yang "berteman dengan surga, hidup dengan hati nurani, hatinya terisi penuh dengan puisi-puisi, dan menjadi wacana simbolis."Ia seringkali menggunakan terminogi Islam atau kalau tidak substansi Islam untuk mengekspresikan kehidupan sehari-harinya.
Kepindahan bersama ayahnya dari kawasan Laut Hitam bagian utara Turki ke Istanbul diasosiasikan sebagai sebuah hijrah (hicret) emigrasi seorang nabi (Muhammad) dari Mekkah ke Madinah 622 SM untuk menghindari serangan musuh-musuh. Ketikamenjabat sebagai walikota Istanbul, ia mengumumkan dirinya sebagai seorang imam kota itu. Ketika dikritik oleh sejumlah kalangan ia menepisnya dengan alasan (bagi seorang imamdalam kesehariannya di Turki adalah sebuah proses ibadah seorang pemimpin), Erdogan menegaskan, "Ketika anda mendengar kata imam, anda hanya berfikir tentang seseorang yang memimpin ibadah sholat di masjid. Dalam Islam, imamadalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengatur atau memimpin". Tidak hanya itu, dalam setiap awal sesi pembukaan di kantor administrasi walikota acara selalu dibuka dengan menggunakan  Fatihah. Aneksasi simbol-simbol Islam terkadang oleh banyak pihak disalahartikan dan disalahgunakan untuk memahami karakter Islam Erdogan.
Abdullah Gul,lahir di Kayseri pada tahun 1950. lulus dari Istanbul University menyandang gelar B.A. pada bidang ekonomi tahun 1971, kemudian meraih gelar Ph.D. dari universitas yang sama pada tahun 1983. Ia juga menyempatkan menempuh ilmu di di Exter dan London.
Pada yayasan Sakarya University Industrial Engineering Department. Ia mengajar mata kuliah bidang ekonomi antara tahun 1980-1983. Dari tahun 1983 sampai 1991 ia bekerja sebagai pakar ekonomi di Islamic Development Bank, Jeddah. Ia juga termasuk salah satu anggota Associate Professor on International Economics tahun 1991.
Tahun 1991, ia terpilih sebagai salah satu anggota Parlemen dari Partai Refah. Menjadi anggota Komisi Perencanaan dan Penganggaran di parlemen. Pada tahun 1993, ia ditunjuk sebagai Deputi Ketua Partai Refah untuk urusan Luar Negeri (Foreign Affairs). Pada tahun 1995 ia kembali terpilih menjadi anggota parlemen. Menjadi anggota komisi urusan luar negeri. Dari tahun 1996 sampai tahun 1997, dipercaya memegang jabatan Menteri Negara dan Pemerintah merangkap Juru bicara.
Pada tahun 1999, ia terpilih kembali untuk ketiga kalinya menjadi anggota parlemen namun dari partai Kebajikan (Virtue Party). Dari tahun 1992 sampai tahun 2001 menjabat sebagai Anggota Komisi Parlemen Dewan Eropa (Parliamentary Assembly of the Council Europe). Menjabat selaku anggota Komite Parlemen bidang Kebudayaan, Pendidikan dan Politik untuk Dewan Eropa (Committee on Culture and Education and Political Committee of the Council of Europe Parliamentary Assembly). Pada tahun 2001 ia dianugrahi Penghargaan Pro-merito oleh Dewan Eropa dan menjadi anggota Kehormatan pada Assosiasi Perhimpunan Parlemen Dewan Eropa.
Pada bulan Agustus, bersama Erdogan ia mendirikan Partai AKP. Ia ditunjuk oleh presiden Ahmet Necdet Sezer menjadi Perdana Menteri Turki yang baru pada tanggal 16 November 2002. pada tanggal 19 November 25 anggota kabinetnya dilantik dan diambil sumpah jabatan. Pemerintahan yang baru meraih kemenangan dengan suara meyakinkan di Parlemen Turki (TBMM) pada 28 November.
Setelah larangan untuk melakukan aktifitas politik bagi rekannya Erdogan, Gul kemudian meletakkan jabatan Perdana Menteri. Selama di lingkaran Pemerintahan ke 59 Turki, ia pernah menduduki jabatan Menteri Luar Negeri, Anggota Parlemen, Dewan Pimpinan AKP bidang politik dan hukum dan termasuk salah satu anggota Perhimpunan Parlemen NATO. Pada bulan Agustus 2007, ia dipilih oleh mayoritas Parlemen sebagai Presiden Republik Turki ke 11. Berbeda dengan Erdogan, Gul termasuk sosok yang memiliki karir cemerlang di bidang politik, ia tidak banyak mendapat sorotan dan permusuhan berlebihan jika dibandingkan dengan yang dialami Erdogan, namun keduanya memiliki kesamaan pandangan dalam hal modernisasi nilai-nilai keislaman dalam konfigurasi perpolitikan di negeri yang telah menyalahartikan dan menyalahgunakan konsitusi warisan Kemalisme-Turkisme oleh sebagian besar elit mereka.
Bulent Arinc, lahir pada tahun 1948 di Bursa, Turki. Ia pernah mengklaim bahwa Dervis Mehmet, salah seorang pemimpin revolusi partai di Menemen Incident yang dipimpin langsung oleh Kubilay, adalah kakek Arinc. Namun klaim tersebut oleh beberapa kalangan di parlemen disanggah yang kemudian menyatakan bahwa kakek Arinc bukanlah Darvis Mehmet, melainkan Ahmet Efendi.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Manisa, ia melanjutkan studinya pada University of Ankara, meraih gelar Bacelor of Laws (Sarjana Hukum) pada tahun 1970. Disamping menekuni aktifitas pendidikan ia juga aktif bekerja di salah satu kantor pengacara freelance di Manisa.
Bulent Arinc menikah dengan dikarunai dua orang anak, satu di antaranya meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Ia mulai tertarik bergelut dengan dunia politik sejak berada di lingkungan universitas, Bulent Arinc memulai karir politik dengan menjadi kepala daerah di Manisa pada pemilu tahun 1995, dan kemudian menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Turki melalui partai Refah (Welfare Party). Ia juga menjadi salah satu petinggi di partainya, dan di parlemen duduk pada komisi bidang hukum atau yurisdiksi. Ketika partai Refah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 februari 1998, ia pindah ke Fazilet Partisi (Virtue Party / partai Kebajikan). Arinc kembali terpilih sebagai kepala daerah Manisa pada pemilihan umum tahun 1999, kali ini diusung oleh Fazilet Partisi. Ia menjadi salah satu anggota komisi idang luar negeri di parlemen.
Mahkamah Konstitusi kemudian juga membekukan Partai Fazilet pada tanggal 22 Juni 2001. Bulent Arinc, yang juga dekat dengan Recep Tayyip Erdogan, menjadi salah satu pelopor berdirinya partai AKP pada tahun yang sama pada bulan Agustus tanggal 14. Setelah memenangkan pemilu para kader partai AKP yang duduk di parlemen kemudian menunjuknya sebagai Juru Bicara Parlemen (Ketua Parlemen).
Demokrat Konservatif
Sejak berdiri pada 2001 AKP menolak cap “Islamis” dan menyebut dirinya gerakan politik “demokrat konservatif”,menurut Erdogan dalam kongres AKP “ Kami menyebut diri kami demokrat konservatif”[4]. Toh, masih ada elit yang belum percaya pada klaim in; pada 2008 Jaksa Agung menggugat ke Mahkamah Konstitusi, meminta AKP ditutup. Alasannya ia menjadi pusat kegiatan antisekuler. Isu lama pun mendapat momentum legal: apakah AKP mau mengislamisasi masyarakat dan Negara Turki? Dalam pembelaan formal, AKP menegaskan: selama kekuasaanya demokrasi diperkuat dan kebebasan diperluas, tapi komitmen terhadap prinsip sekularisme telah menyebar ke kelompok-kelompok social lebih luas.
            Para pemeimpin AKP memang para kader-kader kubu Islamisme yang dikenal dengan “gerakan wawasan nasional”; inilah organsasi pertama di kancah politik Turki, dipimpin Necmettin Erbakan. Islamisme merujuk pada aktivisme politik yang bertujuan membentuk masyarakat islami melalui sarana Negara.
            Dakwaan Jaksa Agung itu tidak tepat. AKP lebih pas disebut “konservatif” kanan-tengah yang dikenal dalam tradisi politik Turki. Riwayatnya dapat dilacak sejak 1970, ketika partai politik berorientasi Islam dibentuk oleh kader-kader “wawasan nasional”. Tahun berikutnya MK menutup partai itu karena “mengancam prinsip sekularisme konstitusional”. Vonis ini kemudian menjadai perlakuan standar bagi partai-partai yang didirikan oleh kelompok yang sama; yang terakhir adalah Partai Kebajikan (ditutup, 2001) yang anggota-anggotanya termasuk para pendiri AKP.
            Gerakan Islamis lalu menerapkan taktik takiyye, menyembunyikan identitas Islam untuk mengelak dari pukulan konstitusi yang konstan membayanginnya. Mereka mengembangkan komunikasi public melalui symbol dan tindakan, dengan akibat kekaburan argumentasi politik. Mereka mengecam westernisasi sebagai “pengkhianatan terhadap tradisi bangsa dan nilai-nilai spiritual’.  Tujuannya adalah membangun identitas Islam tanpa terang-terangan melanggar azas konstitusi tentang sekularisme. Ketika MK menutup Partai Kebajikan pada 2001, gerakan ini terbelah. Sayap “tradisionalis” mendirikan Partai Felicity (FP), grup moderat membentuk AKP, dipimpin Recep Tayyip Erdogan, walikota popular Istanbul yang kerap mempersoalkan ideology, kepemimpinan, dan gaya politik tradisional. Tak sampai setahun, AKP meraih 34 persen suara dalam pemilu legislative, menjadi mayoritas di parlemen (FP mendapat 2 persen). Pada pemilu 2007, AKP mendapat 47 persen suara, lebih dari cukup untuk memastikan kekuasaan periode kedua. Prestasi ini langka dalam politik Turki.
            Dengan klaim “ democrat konservatif”, AKP menyatakan tamatnya ideology, termasuk Islamisme. Program partainya disebut “demokrasi dan pembangunan”. AKP juga memastikan akan memperioritaskan keikutsertaan dalam Uni Eropa- yang sejak lama dicibir para pemuka “wawasan Nasional” sebagai “klub Kristen” – dan dengan demikian niscaya akan mengisi sejarah Turki dengan modernisasi dan westernisasi.
            Tranformasi ini mungkin disebabkan pelajaran strategis yang mereka terima karena “proses 28 Februari” 1997, ketika militer sekularis menjatuhkan koalisi pemerintahan pimpinan Erbakan, membubarkan partai Kesejahteraanya, dan menggencarkan serangan sitematis terhadap jaringan ekonomi dan social Islamis. Sebelum peristiwa ini, kelompok-kelompok Islam, termasuk tokoh-tokoh AKP yang kala ituterlibat dalam gerakan “wawasan nasioanal”, tak pernah serius memandang demokrasi. Namun di tengah gelombang proses 28 Februari itu, kaum Islamis sadar mereka berdiri di sudut devensif terhadap kekuatan mapan sekularis-Kemalis. Impian tentang Ilamisasi Negara dan masyaraktpun punah sudah; sebagian Islamis menyatakan ide tentang Negara Islam telah gagal.
            Banyak elemen Islam yang kemudian menarik dukungan dari gerakan Islamis. Mereka lalu memilih konservatif-tengah, yang diharap bisa membantu merawat jaringan social-ekonomi Islam. Lalu ide Islam “social” mulai mantap. Jalanpun membentang bagi transformasi Islam politik dan kemunculan AKP. Bagi pimpinan AKP, sudah terang Islam politik itu berlawanan dengan pengaruh social-ekonomi Islam di Turki. Mereka pun memancang garis “ democrat konservatif”, yang dirasa mampu menawarkan jalan keluar bagi tumbangnya Islam politik seperti mereka alami pada akhir 1990an.
            Pengalaman pribadi Erdogan juga berperan dalam menggeser orientasi tokoh-tokoh AKP dari “pengawal Islamis” menjadi plitisi pragmatis. Sebagai walikota Istanbul, ia mengerti betapa program layanan public dengan mudah mengalahkan ideology. Pemilih local ingin jalan raya dan pengolahan sampah yang baik, bukan eksperimen-ekperimen muluk untuk mengubah masyarakat. Manajer kota terbesar Turki ini memetik pelajaran berharga dari sana. Selain itu motto Islami favorit Erdogan, “melayani rakyat adalah melayani Allah”., ampuh dalam menjastifikasi dan juga mensekulerkan garis kebijakan baru AKP.
            Lingkaran muslim di luar AKP pun mulai menggunakan bahasa lebih moderat tentang isu-isu “ panas” seperti masalah jilbab. Jika mereka lantang menyatakan bahwa memakai jilbab itu wajib hukumnya bagi perempuan, pada akhir 1990an mereka menyebut isu-isu semacam ini bukan sebagai keawajiban muslim, tetapi sebagai isu HAM untuk mengkritik pelarangan kerudung di kampus-kampus.
AKP di Panggung Kekuasaan
            Strategi berlindung di balik ide universal itu melebar ke isu-isu lain. Alternatif bagi sekularisme Kemalis tak lagi dicari dalam Islam, tapi pada konsep dan pranata-pranata politik modern seperti demokrasi, HAM, dan rule of law. Bagi Islamis yang gelisah dan ingin terlindung dari kekuatan mapan sekuler-Kemalis, tuntutan Uni Eropa yang menekankan demokrasi, HAM, dan pluralism juga merupakan sumber  bantuan  yang  sangat dibutuhkan pasca 1997.
            Pertanyaan Islamis tentang “cara mengakomodasi Barat dan nilai-nilai serta pranata politik modernnya”, makin penting diliat dari kuatnya tekanan kaum sekuler dan Kemalis. Bagi AKP, bahasa HAM dan demokrasi beserta hasrat menjadi anggota UE ini membuka pintu pengembangan koalisi liberal-demokrat dengan sayap-sayap modern dan sekuler di dalam dan di luar negeri.
            UE memantau ketat demokrasi Turki, terutama sejak 1999.  Pada 2005 UE membuka perundingan resmi dengan Turki-di bawah pemerintahan AKP Turki dinyatakan “ telah cukup memenuhi” criteria politik Kopenhagen. Ini pengakuan tegas bahwa kinerja AKP sesuai dengan matriks demokratisasi dan Eropanisasi (bukan matriks Islamisasi). AKP juga menyusun kebijakan yang mengaitkan diri dengan ekonomi global, dan melanjutkan keejasama dengan Dana Moneter Internasioanal. Erdoga menjalankan program privatisasi yang sukses dan mendorong investasi asing, yang tumbuh dua puluh kali lipat di masa kekuasaan AKP. Semua ini menumbuhkan ekonomi pasar, bisa memperkuat demokrasi dan membuat masyarakat Turki kian terbuka. Begitulah, “Islamis” AKP menempatkan Turki di jalur menuju  globalisasi, bukan Islamisasi.
            Jalan yang dibentangkan  oleh AKP menuju integrasi penuh Turki dengan UE menandai tuntasnya tekad Turki menjadi bagian Barat. Integrasi dengan Barat dan pemeliharaan identitas Islam (pada level masyarakat, bukan Negara) tak lagi dipandang saling eksklusif-ini pergeseran radikal dari sikap tradisional Islamis.
            Dukungan public terhadap langkah AKP berintegrasi dengan UE ini pun besar; survey Pollmark pada Maret 2008 menemukan 68 persen pemilih AKP menyetujuinya; angka ini hampir 10 poin lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Dengan demikian, AKP mendorong transformasi structural rakyat Turki untuk menjauh dari Islamisasi. Tiada lagi peluang untuk membentuk pemerintahan Islam, karena keanggotaan UE menutup kemungkinan itu.
            Inspirasi Untuk Indonesia?
            Bagaimanapun, garis sekularis-Kemalis tersebut tidak relistis, sebagaimana tak relitisnya garis Islamis yang ternyata gagal setelah empat dasawarsa diperjuangkan. Kini, para eks Islamis yang berhimpun dalam AKP harus memilih bukan hanya atas alasan-alasan persona, melainkan terutama karena pertimbangan-pertimbangan strategi politik yang realistis, menghadapi batas-batas social, politik dan institusional yang menghadang di depan upaya-upaya kaum Islamis lama.
            Dilihat dari berkah akhirnya, alasan-alasan tersebut mungkin kurang penting. Pada akhirnya yang penting adalah makin sejahteranya rakyat Turki dari segi ekonomi, social, dan politik. Integrasi penuh Turki dengan UE tentu bisa mempercepat modernisasi kehidupan segenap rakyat, tanpa meninggalkan identitas budaya mereka. Sukses gemilang AKP siapa tahu menginspirasi partai-partai politik Indonesia-tentu termasuk yang tak berlatar belakang Islamis.







[1] Partai Keadilan dan Pembangunan, Wikipedia.

[2] Rahasia keunggulan AKP Turki, Otokritik buat partai politik Indonesia, Okezone.com, selasa 20 Desember 2011.

[3] Partai Keadilan dan Pembangunan, Wikipedia

[4] Erdogan: Partai Turki Model Untuk Negara Muslim, BBC Indonesia, 30 September 2012

Reaksi:

0 komentar: